MEMO INDONESIA.COM | JAKARTA
Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada masyarakat, Rabu (11/11/26)
Transparansi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi institusi di tengah tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.
Berlandaskan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Polri terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan institusi yang terbuka, profesional, responsif, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi, keterbukaan terhadap kritik dan masukan, serta pelibatan masyarakat dalam proses transformasi kelembagaan.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Polri menyatakan kesiapan mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026.
Keikutsertaan dalam tahapan uji publik ini menjadi bagian penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan ketentuan yang berlaku.
Polri memandang bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijamin. Karena itu, akses informasi yang jelas, akurat, mudah dijangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar penilaian, keterbukaan informasi juga harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, serta memperoleh respons yang profesional dari institusi kepolisian.
Di sisi lain, keterbukaan terhadap kritik dan masukan merupakan instrumen evaluasi untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kinerja, serta mendorong perubahan positif di lingkungan Polri.
Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi Polri tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan partisipasi, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat agar institusi kepolisian semakin dekat dengan rakyat.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi 2026, Polri diharapkan semakin memperkuat tata kelola informasi publik, meningkatkan transparansi kelembagaan, serta memastikan pelayanan informasi berjalan secara optimal.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan, keterbukaan, dan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung.
Polri terbuka, masyarakat berhak tahu. Transparansi adalah komitmen, pelayanan prima adalah tanggung jawab.
*POLISI BERSAMA MASYARAKAT*
(Humas/Red)
